SEJARAH

balai-kota

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

KEDUDUKAN

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (selanjutnya disingkat DPBT) merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Dinas yang ada di Kota Surabaya yang bertugas untuk membantu tugas Walikota Surabaya dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013, DPBT untuk dan atas nama Kepala Daerah melaksanakan kewenangan Kepala Daerah di bidang pengelolaan bangunan dan tanah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

balai kota

SEJARAH

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) adalah salah satu organisasi dinas dari 18 organisasi dinas Kota Surabaya, selain sekretariat (satu sekretaris, 4 asisten dan 10 bagian), 11 lembaga teknis lain, 1 Satuan Polis Pamong Praja, 1 Sekretariat DPRD Kota Surabaya, 31 Kecamatan, dan 163 Kelurahan. Kepala DPBT bertanggung jawab kepada walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya jo Peraturan Walikota Surabaya nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, yakni melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan bangunan dan tanah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Berikut disampaikan sejarah terbentuknya DPBT:

  1. Tahun 1955 Pembentukan PERUSAHAAN TANAH KOTA BESAR SURABAYA yang merupakan perubahan dari Perusahan Tanah zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Stats Gementeraad van Surabaya nomor 16 tanggal 25 Nopember 1931.
  2. Tahun 1968 Kewenangan Urusan Perumahan dserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan dibentuknya Kantor Urusan Perumahan Surabaya berdasarkan Perauran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I No.5 Tahun 1968 tentang Penyerahan tugas urusan Pemerintahan kepada Pemda Tingkat II.
  3. Tahun 1972 Perusahaan Tanah Kota Besar Surabaya dirubah menjadi DINAS TANAH RUMAH KOTA SURABAYA berdasarkan Keputusan Walikotamadya daerah Tingkat II Surabaya tanggal 5 April 1972  nomor: 476/K/1972, urusan perumahan masih diurus KUPS.
  4. Tahun 1990 Urusan Perumahan merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
  5. Tahun 1995 Perubahan nama Dinas Tanah Rumah Kota Surabaya menjadi DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995.
  6. Tahun 1997 Perubahan nama dari Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah menjadi DINAS PENGELOLAAN TANAH KOTA SURABAYA berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 sedangkan Dinas Perumahan Daerah menjadi DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN.
  7. Tahun 2001 Pada bulan Juli 2001, Dinas Pengelolaan Tanah Kota Surabaya dan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kota Surabaya digabung menjadi satu dengan nama DINAS TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA.
  8. Tahun 2005 Dinas Tanah dan Rumah berubah menjadi BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005.
  9. Tahun 2008 Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan berubah menjadi DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008.